KTP-E: (K)orupsi (T)adahan (P)olitisi dan (E)ksekutif

Ini adalah tulisan panjang gw yang dinilai tidak sesuai dengan “style book” kantor, jadi gak dilepas sama kantor. Tapi kan masih bisa ditaro di blog sendiri 🙂

Jakarta, 11/3 (Antara) – KPK akhirnya membuka “nama-nama besar” yang terlibat dan diduga menikmati aliran dana KTP Elektronik (KTP-E) dalam surat dakwaan yang dibacakan pada Kamis (10/3).

“Nama-nama besar” itu berasal dari kalangan politisi yang duduk di lembaga legislatif mulai ketua DPR saat ini sekaligus ketua parpol, ketua DPR periode 2009-2014, ketua badan anggaran (banggar), wakil ketua badan anggaran, ketua komisi II DPR, wakil ketua komisi II DPR, beberapa ketua kelompok fraksi di komisi II DPR, ketua fraksi, sekretaris fraksi, yang seluruhnya berjumlah 30 orang ditambah 37 anggota Komisi II yang diduga menikmati aliran dana namun disebutkan nama-namanya.

Sedangkan dari pihak eksekutif ada nama menteri dalam negeri 2009-2014, sekretaris jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), pejabat Kemendagri, audtior BPK, staf Kementerian Keuangan, pejabat di Sekretariat Kabinet, staf di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang berjumlah 24 orang.

Selain pejabat eksekutif dan legislatif, pihak lain yang disebutkan adalah pihak swasta yang menjadi rekanan Kemendagri dalam pekerjaan KTP-E antara lain berasal dari Perum Peruri, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Artha Putra, PT Sucofindo dan perusahaan lain yang berjumlah tidak kurang dari 23 orang. Artinya lebih dari 100 nama yang disebut dengan terang dalam dakwaan tersebut.

“Saya sudah sampaikan (perkara KTP-E adalah) lari marathon, bukan sprint. Insya Allah terus diproses, doakan saja kami dapat menyelesaikan itu,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Kamis (9/3).

Bila perkara ini adalah lari marathon, maka dua orang yang duduk di kursi terdakwa saat ini yaitu mantan Direktur Jenderakmsl Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto, barulah langkah awal di lintasan KTP-E.
Hal itu tidaklah aneh karena proses penganggaran KTP-E di DPR berlangsung pada 2009-2010 sedangkan pengerjaannya berlangsung pada 2011-2013.

Proses Penganggaran

Proses penganggaran dimulai pada November 2009 saat Menteri Dalam Negeri saat itu Gamawan Fauzi meminta untuk mengubah sumber pembiayaan proyek penerapan KTP-E yang tadinya dibiayai menggunakan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) menjadi bersumber dari APBN murni. Usulan itu lalu dibahas dalam rapat kerja antara Kemendagri dengan Komisi II DPR.

Untuk melancarkan pembahasan tersebut, pada Februari 2010, Ketua Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar Burhanudin Napitupulu meminta uang kepada Irman selaku Kuasa Pengguna Anggaran proyek KTP-E. Irman akhirnya sepakat untuk memberikan uang kepada anggota Komisi II DPR.

Distribusi uang akan diatur oleh pengusaha rekanan Kemendagri yaitu Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi disebut-sebut sebagai pemilik PT Murakabi Sejahtera, salah satu dari tiga konsorsium pemenang pengadaan KTP-E.

Untuk mendapatkan restu dari DPR, maka Irman, Sugiharto, Andi dan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini bertemu dengan Setya Novanto (Setnov) yang saat itu merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar. Setnov pun menyatakan dukungan terhadap pembahasan anggaran KTP-E dan akan berkoordinasi dengan pimpinan fraksi lainnya.

Pada Mei 2010, di ruang kerja Komisi II DPR, Irman bertemu dengan Gamawan Fauzi, Diah Anggraeni, M Nazaruddin, Andi Agustinus dan sejumlah anggota Komisi II DPR saat itu Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Taufik Efendi, Teguh Djuwarno, Ignatius Mulyono, Mustoko Weni dan Arief Wibowo untuk membahas program KTP-E sebagai program prioritas utama yang dibiayai menggunakan anggaran tahun jamak.

Dalam peridoe Mei-Juni 2010, Irman meminta Direktur PT Java Trade Utama Johanes Richard Tanjaya untuk membantu mempersiapkan desain proyek KTP-E. Irman juga memperkenalkan Johanes ke Andi dan Husni Fahmi, Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, dengan menjelaskan Andi adalah orang yang mengurus penganggaran dan pelaksanaan KTP-E.

Pada Juli-Agustus 2010, Andi Narogong beberapa kali bertemu Setnov, Anas Urbaningrum, Nazaruddin karena ketiganya dianggap representasi Partai Demokrat dan Golkar yang dapat mendorong Komisi II menyetujui KTP-E.

Setelah beberapa kali pertemuan DPR menyetujui anggaran KTP-E dengan rencana besar senilai Rp5,9 triliun yang proses pembahasannya akan dikawal fraksi Partai Demokrat dan Golkar dengan kompensasi Andi memberikan fee kepada anggota DPR dan pejabat Kemendagri.

Kesepakatan pembagian anggarannya adalah:
1. 51 persen atau sejumlah Rp2,662 triliun dipergunakan untuk belanja modal atau riil pembiayaan proyek
2. Rp2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada:
a. Beberapa pejabat Kemendagri termasuk Irman dan Sugiharto sebesar 7 persen atau Rp365,4 miliar
b. Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp261 miliar
c. Setya Novanto dan Andi Agustinus sebesar 11 persen atau sejumlah Rp574,2 miliar
d. Anas Urbaningrum dan M Nazarudin sebesar 11 persen sejumlah Rp574,2 miliar
e. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen sejumlah Rp783 miliar. Selain kesepakatan pembagian keuntungan dalam pertemuan juga disepakati sebaiknya pelaksana atau rekanan proyek adalah BUMN agar mudah diatur.

Uang mulai didistribusikan oleh Andi Narogong pada September-Oktober 2010 kepada anggota DPR. Akhirnya pada 22 November 2010, DPR pun menyetujui anggaran KTP-E.
Pada Februari 2011, Andi menyampaikan ke Sugiharto akan memberikan lagi uang senilai total Rp520 miliar di antaranya: Partai Golkar sejumlah Rp150 miliar, Partai Demokrat sejumlah Rp150 miliar, PDI Perjuangan sejumlah Rp80 miliar, Marzuki Ali (sebagai Ketua DPR saat itu) sejumlah Rp20 miliar, Anas Urbaningrum sejumlah Rp20 miliar, Chaeruman Harahap sebesar Rp20 miliar dan partai lain sejumlah Rp80 miliar.

Akhirnya pada 17 Februari 2011, Dirjen Angaran Kemenkeu Herry Purnomo pun memberikan izin Kemendagri melaksanakan kontrak tahun jamak KTP-E sebesar Rp5,92 triliun dengan rincian sejumlah Rp2,29 tirliun pada 2011 dan pada 2012 sejumlah Rp3,66 triliun.

Kemendagri masih meminta tambahan anggaran pada 27 Juni 2012 sebesar RpRp1,045 miliar yang akan masuk dalam APBN 2013.

Proses Pengadaan

Sedangkan dalam proses pengadaan, Andi Narogong menjadi orang yang menginisiasi tim Fatmawati (sesuai lokasi pertemuan di ruko di daerah Fatmawati, milik Andi) sejak Mei-Juni 2010.

Tim tersebut dipecah menjadi 3 tim peserta lelang yaitu: Konsorsium PNRI yang terdiri dari Perum PNRI, PT Len Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, PT Sandipala Artha Putra; Konsorsium Astragraphia yang terdiri dari PT Astra Graphia IT, PT Sumber Cakung, PT Trisaksi Mustika Graphika, PT Kwarsa Hexagonal; dan  Konsortium Murakabi Sejahtera yang terdiri dari PT Murakabi, PT Jama Trade, PT Aria Multi Graphia dan PT Stacopa.

Tim itu juga yang membuat sistem dengan konfigurasi KTP-E disinkronkan dengan produk-produk tertentu dari vendor yaitu (1) Software Data Base dari ORACLE, (2) Software AFIS dari L-1, (3) Hardware Data Base dari PC dan HP, (4) Software Windows dari Microsoft dan (5) Chip dari NXP.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan analisa harga satuan per keping blanko KTP-E tahun 2011-2012 juga berdasar pada ‘price list’ yang disusun tim Fatmawati yang telah dinaikkan harganya (mark up) dan tidak memperhatikan diskon terhadap barang-barang tertentu dalam HPS tertentu.

Selanjutnya Sugiharto atas persetujuan Irman menyatukan 9 lingkup pekerjaan yang berbeda yang menuntut kompetensi yang berbeda pula menjadi 1 paket pekerjaan agar meminimalisasi peserta lelang agar dapat memenangkan konsorsium PNRI.

Dalam proses pelelangan sejak Februari- Juni 2011 itu, Andi juga mendistribusikan uang kepada Ketua Tim Pengadaan Kemendagri Drajat Wisnu Setyawan dan panitia pengadaan, Sekjen Kemendagri serta berbagai pihak terkait.

Pada 20 Juni 2011, panitia pengadaan pun mengumumkan penetapan pemenang lelang KTP-E yaitu Konsorsium PNRI dengan cadangan konsorsium Astraprahia.
Rincian pekerjaannya adalah pada 2011 sejumlah Rp2,262 triliun untuk blangko KTP berbasis chip sebanyak 67.015.400 keping di 197 kabupaten/kota dan pada 2012 senilai Rp3,579 triliun untuk 105 ribu blangko KTP berbasis chip di 300 kabupaten/kota.

Dalam bekerja, ternyata konsorsium PNRI tidak bekerja sesuai dengan kontrak karena sampai akhir pelaksanaan pekerjaan yaitu 31 Desember 2013, blankto KTP-E hanya sejumlah 122.109.759 keping, di bawah target pekerjaan dalam kontrak yaitu pengadaan, personalisasi dan distribusi sebanyak 172.015.400 keping blangko KTP-E.

Apalagi KTP-E itu pun di bawah standar karena tidak memenuhi spesifikasi sitem keamanan kartu dan data dan mengakibatkan ketunggalan KTP elektronik tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Namun Konsorsium PNRI tetap mendapat pembayaran secara bertahap yaitu Rp4,917 triliun yang dilakukan secara bertahap mulai 21 Oktober 2011 sampai 30 Desember 2013. Jumlah itu sesungguhnya separuh lebih mahal dari harga riilnya yang seharusnya hanya sejumlah Rp2,626 triliun.

“Bahwa rangkaian perbuatan para terdakwa secara bersama-sama tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,314 triliun sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 11 Mei 2016,” kata jaksa penuntut umum KPK Irene Putri.

Proses penindakan

KPK sudah memproses kasus ini sejak mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin mengungkapkan kejanggalan proyek KTP-E melalui pengacaranya Elza Syarief pada September 2013.

KPK pun menetapkan Sugiharto sebagai tersangka pada 22 April 2012, diikuti Irman sebagai tersangka pada 30 September 2016. Dari sana, KPK sudah memeriksa tidak kurang 294 saksi dalam proses penyidikan. Dalam proses pemeriksaan saksi di pengadilan akan ada 133 saksi yang dihasilkan.

Publik pun menunggu apakah memang benar “nama-nama besar” yang disebutkan dalam dakwaan itu benar-benar terlibat dalam proses penganggaran dan pelaksanaan KTP-E sehingga harus mempertanggunjawabkan perbuatannya secara hukum. Hal itu menjadi pekerjaan rumah tersendiri karena sejumlah nama seperti Burhanuddin Napitupulu sudah meninggal dunia pada 2010 lalu, sedangkan pengusaha Paulus Tannos berada di Singapura sehingga berada di luar yuridiksi KPK.

Jadi bagaimana penindakan kasus ini seharusnya dilakukan? Dan lebih lagi, bagaimana sebaiknya perbaikan sistem penganggaran dan pengadaan agar perkara serupa dapat dicegah?

Vineeta Yadav dalam bukunya “Political Parties, Business Groups, and Corruption in Developing Countries” (2011) mengungkapkan hipotesis mengenai jalinan korupsi antara badan legislatif, eksekutif dan pihak swasta.

Pengajar politik di Pennsylvania State University Amerika Serikat itu menyatakan korupsi akan cenderung lebih tinggi terjadi di badan legislatif yang sistem kepartaiannya kuat. Penyebabnya, pemimpin partai memainkan peran dalam mengatur aset politik seperti sumber daya alam dan lembaga pemerintah untuk meluluskan niat koruptifnya.

Di negara berkembang dengan sistem demokrasi yang peran lembaga legislatif menjadi signifikan, membuat pemimpin partai mengunakan pengaruh politiknya untuk mencari keuntungan, bahkan bahkan dapat menciptakan produk baru agar dapat mempengaruhi pemerintahan.

Bukannya mengurangi tingkat korupsi dengan mencegah korupsi para kader partai, pemimpin partai dengan jaringan partai yang kuat malah menggunakan kader di partai maupun kader yang menjadi pejabat publik untuk lebih kreatif dan produktif menarik keuntungan dari jabatan mereka sebagai anggota parelemen. Selanjutnya partai mengunakan pengaruh anggota parlemn dalam menunjuk pejabat birokrasi dan anggaran sehingga dapat mengambil alih kekuasaan demi melancarkan rencana jahatnya

Partai yang punya pengaruh legislasi dan dapat menciptakan produk baru memikat pihak swasta mau membiayai produk tersebut. Artinya, semakin besar kemampuan partai untuk menciptakan produk baru adalah ketika mereka dapat mengontrol legislasi. Dengan semakin banyaknya dana yang ditarik partai dari produk legislasi, maka menguntungkan kader partai secara keseluruhan, hasilnya kondisi koruptif itu semakin menjalar dan menyeluruh.

Hal itu tampak dari kasus KTP-E, dimana kader partai berkuasa saat itu, Partai Demokrat, menjadi yang paling banyak disebut menikmati aliran dana, disusul oleh Partai Golkar selaku peraih suara kedua mayoritas di DPR dan PDI-Perjuangan yang menjadi pemenang ketiga pemilu meski memilih sebagai oposisi. Inisiatif perbuatan korupsi juga dilakukan oleh para petinggi tiga partai tersebut, dengan menjadikan kader sebagai perantara penerima uang dari pihak swasta.

Sedangkan pihak ekesekutif mengikuti pola dan permintaan pihak legislatif karena membutuhkan anggaran dalam membiayai proyek.
Bagaimana mengatasi korupsi yang semakin menjalar tersebut? Menurut Yadav, memperkuat partai malah cenderung menyuburkan prakktik korupsi karena korupsi bersifat “top-down” dari para pemimpin partai.

Gerakan antikorupsi pun akhirnya harus bergerak di level institusi, bukan hanya “menciduk” individu-individu anggota parpol. Lembaga pemberantasan korupsi harus memiliki otoritas dan keahlian teknis untuk melakukan audit terhadap rekening individu kader partai dan melucuti mereka yang melanggar aturan. Harus ada penerapan sistem elektronik pembukuan partai, melatih pejabat partai mengenai sistem keuangan dan mendorong diseminasi laporan kinerja kader partai ke publik dan organisasi non-pemerintah.

Tujuannya adalah agar konstituen menilai partai dari prestasi dan kinerja kadernya, bukan seberapa besar dana yang dapat dikumpulkan kader untuk partai.
Transformasi parpol agar lebih transparan dan berbasis kinerja juga selanjutnya akan menarik kaum profesional yang selama ini merasa teralienasi dari politik karena kepemimpinan yang korup untuk bergabung dalam partai. Sejumlah lembaga donor seperti OAS, UNDP dan USAID juga menyediakan dana untuk pembangunan sistem partai yang transparan. Program ini sudah dilakukan di Amerika Latin, Thailand dan Kamboja.

Kuncinya memang pada kemauan untuk membuka diri secara terbuka, seperti satu kalimat bijak Corruption is authority plus monopoly minus transparency – Unknown. (T.D017)

Advertisements

Tentang “Nothing To Lose”

Apa yang membuat seseorang gak bisa tidur tenang? Padahal tidur nyenyak itu adalah syarat utama supaya badan segar dan bugar dalam bekerja keesokan hari.

Kemungkinan terbesar adalah karena dalam hati dan pikiran yang seharusnya beristirahat itu masih mempertimbangkan sesuatu, atau seseorang, yang urusannya belum selesai. Lucunya, dari sejibun peristiwa dan tugas manusia, yang mungkin juga gak sesuai dengan harapan atau deadline, ada satu atau dua hal yang nyangkut di hati dan pikiran entah apa sebabnya.

Si sesuatu atau seseorang yang tanpa izin nyangkut itu bikin orang jadi sulit memejamkan mata atau bahkan setelah membuka mata tetap kepikiran hal yang sama tanpa tahu bagaimana mencari jalan keluar agar sesuatu atau seseorang itu memberikan sedikit waktu untuk orang itu.

Tapi coba pikirankan begini, UNTUNGNYA sesuatu atau seseorang itu datang pada saat ini, bukan pada saat-saat lain yang tampaknya orang itu belum siap atau punya hal lain yang perlu dipikirkan dan dikerjakan. UNTUNGNYA sesuatu atau seseorang itu hadir ketika orang tersebut setidaknya sudah punya pengalaman dan pemahaman yang lebih banyak dibanding masa-masa sebelumnya, dan orang itu pun sudah kenal atau setidaknya punya bekal mengenai sesuatu atau seseorang itu. UNTUNGNYA, tidak semua orang dititipi pemikiran mengenai sesuatu dan seseorang sedemikian serius seperti orang itu, jadi orang itu akan punya tambahan bekal dan pengalaman di masa mendatang.

Jadi gimana? Menurut saya, orang itu sebaiknya pakai prinsip “Nothing to Lose” yang lebih kurang berarti apapun yang terjadi lakukan ajah karena gak ada ruginya. Dampak dari prinsip ini adalah orang tersebut berpikir dan bertindak lepas tanpa terlalu mempersoalkan dampak yang akan terjadi. Bukan berarti tidak punya pertimbangan, namun lebih ke arah bersukacita atas apapun yang terjadi dan tetap punya pengharapan bahwa kondisi dapat menjadi lebih baik sehingga melanjutkan kerja keras meski tetap menyerahkan hasil kepada Sang Pencipta.

Ya begitulah, setiap saya punya masalah, sepertinya tetap akan ditutup dengan doksologi (perkataan  puji-pujian), karena seperti pemazmur yang memang selalu berpengharapan dan melihat sisi terang dari suatu masalah, saya juga tidak melihat ada manfaatnya bila terfokus pada kekacauan dunia dan isinya. Besok belum akan kiamat, dan kalaupun kiamat terjadi besok, saya yakin hal itu terjadi bukan karena saya gak bisa tidur.

 

 

HAKIM: KASUS CENTURY BUKAN KRIMINALISASI KEBIJAKAN

Jakarta, 16/7  – Majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank tersebut sebagai bank gagal berdampak sistemik menilai bahwa Bank Indonesia (PBI) sengaja mengubah peraturan BI untuk kepentingan Bank Century.
“Atas nota pembelaan terdakwa tersebut majelis berpendapat dalam perkara ini yang diadili ada atau tidaknya kesalahan dalam mengambil kebijakan sebagai deputi dan dewan gubernur BI lain dalam pemberian FPJP dan penetapan bank gagal berdampak sistemik, bukan mengadili kebijakannya,” kata anggota majelis hakim Made Hendra dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
Majelis hakim yang terdiri atas Aviantara, Rohmad, Anas Mustaqim, Made Hendra dan Joko Subagyo menilai Budi Mulya melakukan tindak pidana korupsi sehingga divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.
“Terdakwa dan tim kuasa hukumnya kebijakan tidak bisa dikriminalisasi sehingga tidak dapat dipidanakan seperti pasal 45 UU No23/1999 sebagaimana diubah UU No3/2004 tentang Bank Indonesia,” ungkap Made Hendra.
Dalam nota keberatan Budi Mulya, Budi Mulya dan kuasa hukumnya menyatakan bahwa Berdasarkan pasal 45 UU No 23/1999 sebagaimana diubah UU No 3/2004 tentang Bank IndonesiaGubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangannya sebagaimana dimaksud dalam UU ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik.
“Ini adalah ruangan yang berbeda, yang satu adalah kebijakan yang diambil dan kedua ada atau tidaknya tindak pidana dalam mengambil kebijakan yang dimaksud sehingga tidak ada pengadilan atas kebijakan BI dalam perkara a quo apalagi yang dimaksud oleh tim kuasa hukum terdakwa yang disebut kriminalisasi kebijakan,” tambah Made Hendra.
Artinya, hakim menilai pemberian FPJP dan bank gagal berdampak sistemik tidak dilakukan dengan itikad baik seperti dalam UU BI.
“Telah dipertimbangkan bahwa dalam pemberian FPJP dan penetapan bank gagal berdampak sistemik untuk Bank Century tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik yaitu untuk mencari keuntungan diri sendiri dan tidak dilakukan dengan analisis mendalam dan berdampak positif sehingga terdakwa harus dianggap bersalah,” tegas Made Hendra.
Atas perbuatan itu menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp8,5 triliun yaitu FPJP sebesar Rp689,39 miliar, penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan senilai Rp6,7 triliun hingga Juli 2009 dan 1,2 trilun pada Desember 2013.
Putusan itu berdasarkan dakwaan primer yaitu pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan melanggar hukum yang dapat menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan dapat merugikan keuangan negara.
Atas putusan tersebut, Budi Mulya langsung menyatakan banding.
“Saya Budi Mulya menyatakan banding atas putusan majelis hakim,” kata Budi Mulya.
Sedangkan jaksa KPK pikir-pikir. (T.D017)

BUDI MULYA TERBUKTI BERSALAH BERSAMA ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI

Jakarta, 16/7  – Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik bersama dengan anggota Dewan Gubernur BI.
“Terdakwa punya persamaan kehendak dengan anggota dewan lainnya untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan itu dengan keinsyafan sebagai perbuatan bersama sebagaimana didakwakan karenanya terdakwa ikut serta melakukan bersama-sama dengan anggota yaitu saksi Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Dubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah, S Budi Rochadi, Harmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo masing-masing selaku Deputi Gubernur BI dan saksi Raden Pardede selaku sekretaris KSSK,” kata anggota majelis hakim Made Hendra dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
Majelis hakim yang terdiri atas Aviantara, Rohmad, Anas Mustaqim, Made Hendra dan Joko Subagyo menilai Budi Mulya melakukan tindak pidana korupsi sehingga divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.
“Terdakwa ikut menyetujui pemberian FPJP dengan sebelumnya mengubah Peraturan Bank Indonesia agar FPJP,” tambah Aviantara.
Seorang anggota majelis hakim Anas Mustaqim bahkan meminta agar mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang saat itu menjadi ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) juga ikut dalam dakwaan karena dakwaan jaksa KPK tidak mengikutsertakan Sri Mulyani.
“Dakwaan jaksa tidak menyebutkan Sri Mulyani sebagai ketua KSSK, Boediono selaku anggota KSSK dan Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK yang berwenang memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang merupakan ketidakcermatan, ketidakjelasan, dalam menyusun surat dakwaan dan upaya main sulap hukum,” kata anggota hakim dua Anas Mustaqim yang mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam sidang.
Hakim Anas menilai bahwa dakwaan jaksa hanya menguraikan risiko sistemik atas Bank Century tapi tidak mencantumkan peran Sri Mulyani, Boediono dan Raden Pardede yang membuat keputusan.
“Padahal mereka juga sudah melakukan delik penyertaan sebab dengan keputusan KSSK itu LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) menyetorkan dana peneyertaan sementara hingga sebesar Rp6,7 triliun. Ketidakjelasan dakwaan merupakan upaya main sulap hukum,” ungkap Anas.
Budi Mulya diadili berdasarkan dakwaan pertama yang berasal dari pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP menunjukkan delik penyertaan.
“Pasal 55 yaitu delik penyertaan melakukan tindak pidana korupsi menabrak melanggar aturan pasal 55 sehingga dakwaan Budi Mulya bersama-sama dengan Gubernur BI Boediono, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Dubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah, S Budi Rochadi, Harmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo masing-masing selaku Deputi Gubernur BI dan saksi Raden Pardede selaku sekretaris KSSK dalam proses penetapan Bank Century adalah obscuur libel (kabur),” ungkap Anas.
Namun karena putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, maka Budi Mulya tetap dihukum.
Atas putusan tersebut, Budi Mulya langsung menyatakan banding.
“Saya Budi Mulya menyatakan banding atas putusan majelis hakim,” kata Budi Mulya.
Sedangkan jaksa KPK pikir-pikir. (T.D017)

 

HAKIM NILAI BANK CENTURY DAPAT “BLANKET GUARANTEE”

Jakarta, 16/7 – Majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank tersebut sebagai bank gagal berdampak sistemik menilai bahwa Bank Century mendapat fasilitas “blanket guarantee” (penjaminan penuh) yang melanggar aturan pemerintah.
“Yang terjadi sesungguhnya adalah penjaminan penuh atau ‘blanket guarantee’, pelaksana tugas Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa keputusan KSSK ingin memberi persepsi pemerintah tetap akan menjamin meski LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) hanya menjamin sebesar 2 miliar,” kata ketua majelis hakim Aviantara dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
Majelis hakim yang terdiri atas Aviantara, Rohmad, Anas Mustaqim, Made Hendra dan Joko Subagyo menilai Budi Mulya melakukan tindak pidana korupsi sehingga divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.
“Saksi Jusuf Kalla dalam persidangan menyatakan bahwa pemerintah tidak menerapkan ‘blanket guarantee’ yang menyebabkan pemerintah masih menanggung BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) hingga hari ini karena penjaminan yang sangat luas menimbulkan ‘moral hazard’ dan beban keuangan,” tambah Aviantara.
Hal itu disebabkan karena pengelola bank tidak terdorong untuk bertindak bijak dan dari sisi nasabah pun tidak mementingkan kesehatan bank saat bertransaksi
“Terdakwa bersama Dewan Gubernur BI yang memberikan ‘blanket gruarantee’ tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tidak menerapkan ‘blanket guarantee’ dan hanya menerapkan jaminan Rp2 miliar untuk setiap nasabah,” ungkap Aviantara.
Hakim pun menilai Budi Mulya melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
“Sehingga terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum,” tegas Aviantara.
Atas perbuatan itu menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp8,5 triliun yaitu FPJP sebesar Rp689,39 miliar, penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan senilai Rp6,7 triliun hingga Juli 2009 dan 1,2 trilun pada Desember 2013.
Putusan itu berdasarkan dakwaan primer yaitu pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan melanggar hukum yang dapat menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan dapat merugikan keuangan negara.
Atas putusan tersebut, Budi Mulya langsung menyatakan banding.
“Saya Budi Mulya menyatakan banding atas putusan majelis hakim,” kata Budi Mulya.
Sedangkan jaksa KPK pikir-pikir. (T.D017)