HAKIM: PEMBERIAN FPJP ADA KONFLIK KEPENTINGAN BUDI MULYA

Jakarta, 16/7  – Majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank tersebut sebagai bank gagal berdampak sistemik menilai ada konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan
“Ada konflik kepentingan penyelamatan dana YKKBI (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia) yang ada di Bank Century, terdakwa diselimuti konflik kepentingan ketika memberikan persetujuan pemberian FPJP,” kata ketua majelis hakim Aviantara dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
Majelis hakim yang terdiri atas Aviantara, Rohmad, Anas Mustaqim, Made Hendra dan Joko Subagyo menilai Budi Mulya melakukan tindak pidana korupsi sehingga divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.
“Konflik kepentingan dalam pemberian persetujan FPJP kepada Bank Century yang punya masalah strukural dan pengawasan khusus juga tampak mengingat terdakwa memiliki utang kepada pemilik Bank Century yang erat kaitannya dalam persetujuan dan pemberian FPJP yang ikut menyetujui pemberian FPJP kepada Bank Century,” tambah Aviantara.
Budi Mulya memang menerima Rp1 miliar dari pemilik Bank Century Robert Tantular sebagai pinjaman untuk modal bisnis Budi Mulya.
“Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara gamblang kenapa meminjam ke Robert Tantular yang adalah pemilik Bank Century yang sudah dalam pengawasan BI sejak 2005. Maka hal itu menunjukkan terdakwa menerima sesuatu berupa uang dari pemilik Bank Century dan kemudian terdakwa menyetuji pemberian FPJP ke Bank Century,” ungkap Aviantara.
Hakim berpendapat meski Budi Mulya mengaku bahwa uang Rp1 miliar itu adalah utang piutang maka tetap memunculkan konflik kepentingan dalam diri Budi Mulya.
“Sebab terdakwa malah meminjam dari pemilik bank yang dalam pengawasan BI padahal terdakwa adalah Deputi Gubernur BI,” tegas Aviantara.
Sehingga Budi Mulya beserta anggota Dewan Gubernur BI lain menyetujui dan mencairkan FPJP meski persyaratan kelengkapan dokumen Bank Century belum terpenuhi dan peraturan yang meloloskan atau payung hukum FPJP belum dibuat.
“Terdakwa juga memerintahkan pencairan FPJP tahap 1 padahal akte perjanjian pemberian FPJP, akte fidusia dan akte lain belum ditanda tangani,” ungkap Aviantara.
Selain itu nilai agunan FPJP berupa nilai aset di bawah 50 persen dihitung dari “outstanding asset” dengan demikian merugikan keuangan negara yang mencapai Rp8,5 triliun yaitu FPJP sebesar Rp689,39 miliar, penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan senilai Rp6,7 triliun hingga Juli 2009 dan 1,2 trilun pada Desember 2013.
Putusan itu berdasarkan dakwaan primer yaitu pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan melanggar hukum yang dapat menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan dapat merugikan keuangan negara.
Atas putusan tersebut, Budi Mulya langsung menyatakan banding.
“Saya Budi Mulya menyatakan banding atas putusan majelis hakim,” kata Budi Mulya.
Sedangkan jaksa KPK pikir-pikir. (T.D017)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s