HAKIM: KASUS CENTURY BUKAN KRIMINALISASI KEBIJAKAN

Jakarta, 16/7  – Majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank tersebut sebagai bank gagal berdampak sistemik menilai bahwa Bank Indonesia (PBI) sengaja mengubah peraturan BI untuk kepentingan Bank Century.
“Atas nota pembelaan terdakwa tersebut majelis berpendapat dalam perkara ini yang diadili ada atau tidaknya kesalahan dalam mengambil kebijakan sebagai deputi dan dewan gubernur BI lain dalam pemberian FPJP dan penetapan bank gagal berdampak sistemik, bukan mengadili kebijakannya,” kata anggota majelis hakim Made Hendra dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
Majelis hakim yang terdiri atas Aviantara, Rohmad, Anas Mustaqim, Made Hendra dan Joko Subagyo menilai Budi Mulya melakukan tindak pidana korupsi sehingga divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.
“Terdakwa dan tim kuasa hukumnya kebijakan tidak bisa dikriminalisasi sehingga tidak dapat dipidanakan seperti pasal 45 UU No23/1999 sebagaimana diubah UU No3/2004 tentang Bank Indonesia,” ungkap Made Hendra.
Dalam nota keberatan Budi Mulya, Budi Mulya dan kuasa hukumnya menyatakan bahwa Berdasarkan pasal 45 UU No 23/1999 sebagaimana diubah UU No 3/2004 tentang Bank IndonesiaGubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangannya sebagaimana dimaksud dalam UU ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik.
“Ini adalah ruangan yang berbeda, yang satu adalah kebijakan yang diambil dan kedua ada atau tidaknya tindak pidana dalam mengambil kebijakan yang dimaksud sehingga tidak ada pengadilan atas kebijakan BI dalam perkara a quo apalagi yang dimaksud oleh tim kuasa hukum terdakwa yang disebut kriminalisasi kebijakan,” tambah Made Hendra.
Artinya, hakim menilai pemberian FPJP dan bank gagal berdampak sistemik tidak dilakukan dengan itikad baik seperti dalam UU BI.
“Telah dipertimbangkan bahwa dalam pemberian FPJP dan penetapan bank gagal berdampak sistemik untuk Bank Century tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik yaitu untuk mencari keuntungan diri sendiri dan tidak dilakukan dengan analisis mendalam dan berdampak positif sehingga terdakwa harus dianggap bersalah,” tegas Made Hendra.
Atas perbuatan itu menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp8,5 triliun yaitu FPJP sebesar Rp689,39 miliar, penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan senilai Rp6,7 triliun hingga Juli 2009 dan 1,2 trilun pada Desember 2013.
Putusan itu berdasarkan dakwaan primer yaitu pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan melanggar hukum yang dapat menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan dapat merugikan keuangan negara.
Atas putusan tersebut, Budi Mulya langsung menyatakan banding.
“Saya Budi Mulya menyatakan banding atas putusan majelis hakim,” kata Budi Mulya.
Sedangkan jaksa KPK pikir-pikir. (T.D017)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s