BUDI MULYA TERBUKTI BERSALAH BERSAMA ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI

Jakarta, 16/7  – Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik bersama dengan anggota Dewan Gubernur BI.
“Terdakwa punya persamaan kehendak dengan anggota dewan lainnya untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan itu dengan keinsyafan sebagai perbuatan bersama sebagaimana didakwakan karenanya terdakwa ikut serta melakukan bersama-sama dengan anggota yaitu saksi Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Dubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah, S Budi Rochadi, Harmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo masing-masing selaku Deputi Gubernur BI dan saksi Raden Pardede selaku sekretaris KSSK,” kata anggota majelis hakim Made Hendra dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
Majelis hakim yang terdiri atas Aviantara, Rohmad, Anas Mustaqim, Made Hendra dan Joko Subagyo menilai Budi Mulya melakukan tindak pidana korupsi sehingga divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.
“Terdakwa ikut menyetujui pemberian FPJP dengan sebelumnya mengubah Peraturan Bank Indonesia agar FPJP,” tambah Aviantara.
Seorang anggota majelis hakim Anas Mustaqim bahkan meminta agar mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang saat itu menjadi ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) juga ikut dalam dakwaan karena dakwaan jaksa KPK tidak mengikutsertakan Sri Mulyani.
“Dakwaan jaksa tidak menyebutkan Sri Mulyani sebagai ketua KSSK, Boediono selaku anggota KSSK dan Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK yang berwenang memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang merupakan ketidakcermatan, ketidakjelasan, dalam menyusun surat dakwaan dan upaya main sulap hukum,” kata anggota hakim dua Anas Mustaqim yang mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam sidang.
Hakim Anas menilai bahwa dakwaan jaksa hanya menguraikan risiko sistemik atas Bank Century tapi tidak mencantumkan peran Sri Mulyani, Boediono dan Raden Pardede yang membuat keputusan.
“Padahal mereka juga sudah melakukan delik penyertaan sebab dengan keputusan KSSK itu LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) menyetorkan dana peneyertaan sementara hingga sebesar Rp6,7 triliun. Ketidakjelasan dakwaan merupakan upaya main sulap hukum,” ungkap Anas.
Budi Mulya diadili berdasarkan dakwaan pertama yang berasal dari pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP menunjukkan delik penyertaan.
“Pasal 55 yaitu delik penyertaan melakukan tindak pidana korupsi menabrak melanggar aturan pasal 55 sehingga dakwaan Budi Mulya bersama-sama dengan Gubernur BI Boediono, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Dubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah, S Budi Rochadi, Harmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo masing-masing selaku Deputi Gubernur BI dan saksi Raden Pardede selaku sekretaris KSSK dalam proses penetapan Bank Century adalah obscuur libel (kabur),” ungkap Anas.
Namun karena putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, maka Budi Mulya tetap dihukum.
Atas putusan tersebut, Budi Mulya langsung menyatakan banding.
“Saya Budi Mulya menyatakan banding atas putusan majelis hakim,” kata Budi Mulya.
Sedangkan jaksa KPK pikir-pikir. (T.D017)

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s